Pemerintah tengah mempertimbangkan, memberikan tunjangan kinerja berdasarkan hasil usaha tiap-tiap para aparatur sipil negara (ASN), tak lagi sama rata di antara institusi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas https://daftar-meja138.com/ mengatakan, ini karena telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo bahwa tunjangan kinerja seolah-olah sudah seperti hak.
Kondisi itu menurutnya telah membuat kinerja PNS selama ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Maka perlu didesain ulang dengan besaran yang sesuai dengan kinerja PNS nya, bukan institusinya.
“Tukin ini bapak presiden mengingatkan, ini seperti menjadi hak sekarang, padahal dengan adanya penyeragaman pendapatan ini tidak mendorong peningkatan kinerja, karena tidak ada diverensiasinya,” kata Anas dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/5/2023)
Oleh sebab itu, ia mengaku tengah bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendesain ulang rumusan untuk pemberian tukin. Rumusan itu akan mengacu pada hasil kinerja atau output.
“Ini sedang kita hitung bahwa ke depan mereka yang berkinerja lebih baik dapat tunjangan kinerja lebih bagus tentunya, tapi mereka yang tidak berkinerja tentu tunjangannya tidak sama,” ujar Anas.
“Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja. Oleh karena itu, kita usulkan ada gaji yang agak dinaikkan,” ungkapnya.
Meski demikian, Anas memastikan, rumusan ini nantinya tidak akan membuat ketimpangan besaran tukin diantara kementerian atau lembaga. Termasuk di pemerintahan daerah.
“Ada camat tunjangannya Rp 2 juta tapi di satu tempat tunjangannya Rp 80 juta. Ini kalau enggak diatur bahaya ini ke depan, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di daerah bukan buat bangun jalan rusak tapi nanti untuk pertama peningkatan tunjangan kinerja dan lain-lain,” tutur Anas.