Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengungkapkan perubahan besar pada birokrasi pemerintah. Meski demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK tetap harus meningkatkan kinerja ke depan.

“Alhamdulillah menjelang dua https://slots-kas138.site/ dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “baik” ke atas semakin meningkat,” kata Ma’ruf dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 di Badung, Bali, Rabu (6/12/2023).

“Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif dan serentak tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” jelasnya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata. Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.

“Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran” kata Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) itu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menambahkan dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin.

Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.

“Untuk mendorong keberhasilan pengentasan kemiskinan, kami telah menetapkan fokus evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada aspek akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan kemiskinan di daerah. Dalam pelaksanaannya kami berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan anggaran kemiskinan dalam SIPD serta mengukur efektivitas anggaran (cost-effectiveness),” ungkap Anas.

Lebih lanjut dijabarkan, dalam rangka mewujudkan RB Berdampak melalui RB Tematik, setiap Instansi pemerintah diminta untuk menyusun rencana aksi yang konkret dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan tematik di daerahnya masing-masing. Tercatat sebanyak 32 Provinsi, 424 Kabupaten/Kota, serta 76 kementerian/lembaga telah menetapkan rencana aksi dan melaporkan progresnya kepada Kementerian PANRB.

“Dari hasil evaluasi RB Berdampak yang kami lakukan, terdapat 12 pemerintah daerah dengan pengimplementasian RB Tematik terbaik pada semua tema. Komitmen dan antusiasme instansi pemerintah dalam implementasi RB perlu terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan tuntutan agar birokrasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Beranjak pada hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyebut terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda.