Israel menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam konflik yang terjadi di Sudan. Hal ini dilontarkan Tel Aviv saat konflik antara militer dan kelompok RSF masih belum mereda.
Menteri Luar Negeri Eli Cohen dan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Ronen Levy mengaku kepada kantor media Axios bahwa mereka telah mengirim pesan dan berbicara langsung dengan Kepala Angkatan Darat Jenderal Abdul Fattah Al Burhan dan Kepala Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti).
Adapun, baik Al Burhan maupun Hemedti dilaporkan tidak mengesampingkan proposal Israel dan memberi kesan bahwa mereka berdua mempertimbangkannya secara positif.
“Israel mengoordinasikan upayanya dengan pemerintahan Biden dan negara-negara di kawasan seperti Uni Emirat Arab dan memberitahu mereka tentang proposal tersebut,” tutur keterangan pejabat Kementerian Luar Negeri Israel, dikutip Jumat (28/4/2023).
Cohen mengatakan kepada Axios bahwa sejak kunjungannya ke Khartoum pada Februari, yang bertujuan mendorong perjanjian damai antara Israel dan Sudan, ia tetap berhubungan dengan berbagai pemain di negara itu untuk memperkuat relasi kedua negara.
“Sejak pertempuran dimulai di Sudan, Israel telah bekerja di saluran yang berbeda untuk mencapai gencatan senjata. Kemajuan yang kami buat dengan kedua pihak sangat menggembirakan. Jika ada cara agar Israel dapat membantu menghentikan perang dan kekerasan di Sudan, kami akan sangat senang melakukannya,” kata Cohen.
Israel sendiri sebenarnya baru mulai menjalin hubungan dengan Sudan pada tiga tahun lalu. Para pejabat Israel mengatakan pekan lalu bahwa mereka sangat prihatin bahwa pertempuran saat ini akan menghancurkan negara itu, yang dikhawatirkan dapat menghancurkan proposal normalisasi kedua negara.
Sementara itu, pertempuran baru-baru ini di Sudan meletus saat ketegangan yang meningkat antara Al Burhan dan Hemedti memuncak. Sebelumnya, kedua figur itu memimpin kudeta militer pada Oktober 2021.
Tetapi ketidaksepakatan antara kedua jenderal mulai meningkat dengan cepat, terutama setelah militer, RSF, dan koalisi partai sipil Desember lalu menandatangani kesepakatan politik awal di mana militer setuju untuk menyerahkan kekuasaan.